Kamis, 1 Oktober 2020 | 08:21 WIB

Kemiskinan Petani di Jawa Barat

Selasa, 25 Desember 2018 | 22:34 WIB - Nunu Nurohman

ilustrasi

Kita mengahadapi agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk menciptakan bumi agar menjadi tempat yang lebih baik lagi. Didalam poin pertama tertuang “No Proverty” yang berkaitan langsung dengan kemiskinan. Ini berarti kita harus bekerja secara maksimal untuk mengentasan kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi PR yang sulit untuk dipecahkan. Sampai saat ini, pemerintah memang tak henti-hentinya melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan yang harus dijalani agar jumlah kemiskinan yang ada dapat berkurang. Data BPS pada bulan Maret 2018 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3.615,79 ribu jiwa (BPS, 2018). Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi. 

Kemiskinan dapat ditandai dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pendidikan yang rendah, tingkat pendapatan rendah, dan juga keahlian yang tidak seberapa. Kemiskinan merupakan kondisi disaat tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan ini berarti tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material secara layak. Jadi, bukan hanya lebih miskin dari yang lain (Soesilo, Suman, & Kaluge, 2007).

Menurut World Bank (2004), salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Selain itu, kemiskinan juga dapat disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan rendahnya tingkat pendidikan (Susanti, 2013).

Salah satu hasil studi yang dilakukan oleh Suryahadi et.al (2006) menemukan bahwa dari total kemiskinan yang ada di Indonesia, sektor pertanian menyumbang lebih dari 50% (Nurwati, 2008). Maka dari itu, pemerintah sebaiknya memaksimalkan pembangunan pedesaan di sektor pertanian yang penduduknya masih belum sejahtera, kurang beruntung, dan kurang diperhatikan. Dengan membuat kebijakan-kebijakan baru yang terfokus pada sektor pertanian di pedesaan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang bekerja disektor pertanian lebih meningkat lagi.

Penyebab kemiskinan para petani dapat dibagi menjadi 2 faktor yaitu, internal dan eksternal. Faktor internal ini ada 3, rendahnya kemampuan petani dalam berinvestasi, jiwa entrepreneur yang rendah (Satriawan & Oktavianti, 2012), juga cara berpikir petani, jiwa kewirausahaan, kemampuan berkomunikasi dan kerja sama yang baik dalam pengembangan keterampilan (Sibuea, 2016). Sedangkan, faktor eksternalnya yaitu, ketersediaan modal yang tidak memadai, lemahnya dukungan kelembagaan pertanian, dan ketergantungan dana (Satriawan & Oktavianti, 2012)

Pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, strategi investasi yang tepat, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, peningkatan penguasaan lahan ataupun aset produktif lainnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengembangan kelembagaan yang ada di pedesaan. Dengan usaha tersebut, diharapkan partisipasi yang dilakukan oleh petani dan masyarakat pedesaan dapat meningkatkan kesejahteraan pada sektor pertanian (Soesilo, Suman, & Kaluge, 2007).

Produktivitas tenaga kerja dan penguasaan aset produktif yang rendah dapat menjadi masalah utama dalam membangun pertanian dan pedesaan. Karena rendahnya pendapatan masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan pedesaan dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Maka dari itu, pembangunan pertanian harus bisa meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan secara dinamis. Pembangunan pertanian juga harus dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (Soesilo, Suman, & Kaluge, 2007). Dengan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, diharapkan akan terjadi pengingkatan kesejahteraan dikalangan petani yang berada di pedesaan.

Selain pembangunan pertanian dan pedesaan, dapat juga dilakukan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat diberikan kekuasaan dan wewenang agar dapat mengatasi masalah mereka sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola dana pelaksanaan program pembangunan secara mandiri dan bahkan mereka juga dapat diberi kesempatan untuk merencanakan sampai menikmati program pembangunan yang ditentukan oleh mereka (Wijaya, 2010).

Dalam pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan beberapa hal, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Karena setiap individu atau masyarakat yang ada mempunyai potensi yang dapat dikembangkan; melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan ketika menghadapi yang kuat; memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah yang nyata, seperti menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses sampai masyarakat lapisan paling bawah; Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan usaha yang dijalaninya (Wijaya, 2010).

Pemberdayaan petani juga dapat dilakukan melalui TIK dengan cara memberi tahu para petani bagaimana cara mengambil manfaat dari informasi yang didapat dari internet (Sumarsono, 2009). Penggunaan teknologi tepat guna sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, perbaikan mutu, dan meningkatan nilai tambah di sektor pertanian. Maka dari itu, sangat dibutuhkan peranan lembaga penelitian nasional dan daerah seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) beserta lembaga mitra kerja yang lainnya untuk meningkatkan kinerja sektor ini (Prabowo, 2010).

Pemerintah bisa mengadakan penyuluhan dengan memberikan materi-materi seputar pemberdayaan TIK di bidang pertanian seperti promosi atau publikasi kegiatan, pengetahuan tentang bidang pertanian, jual-beli hasil pertanian melalui website maupun media sosial, pembuatan dan pengelolaan website atau blog, pemanfaatan aplikasi sistem informasi pertanian, cara membuka internet dan mencari data pertanian melalui internet, dan pentingnya pemanfaatan TIK untuk aktivitas yang dilakukan sehari-hari di bidang pertanian (Praditya, 2016).

Program-program yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang pertanian hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan petani bukannya memprioritaskan peningkatan produksi saja karena petani sangat memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan petani berharap kesejahteraan hidupnya dapat meningkat. Maka dari itu, melakukan pembangunan pedesaan serta mendukung pemberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan produktivitas dan keahlian para petani. Pemerintah juga dapat berperan secara langsung dalam pemberdayaan petani di bidang TIK agar petani dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada secara bijak.

Komentar Anda

BACA JUGA
Ekonomi | Jumat, 25 September 2020 | 06:02 WIB