Senin, 21 September 2020 | 00:41 WIB

Kawasan Bandung Timur Kembali Dilanda Musibah Banjir Bandang

Apakah ada yang Salah Dengan Penataan Ruang di Kawasan Metropolitan Bandung Raya..?

Senin, 1 April 2019 | 22:43 WIB - wry

Perum Sukup dan Pasirjati ini Kiriman Air dari Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, kejadian Bulan Lalu Terulang Kembali

Berdasarkan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang terdiri dari 3 proses kegiatan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal ini rencana tata ruang sebagai hasil perencanaan tata ruang ( proses 1) harus dapat dijadikan pedoman dalam pemanfaatan ruang (proses 2). Berdasarkan pasal 15 UU No 26 tahun 2007, pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya , yang didasarkan atas rencana tata ruang.

Kota Bandung dimulai sejak tahun 2007, setelah  3 tahun UU No 26 tahun 2007 di Undangkan memiliki program perencanaan sesuai dengan amanat UU No 26 th 2007 yaitu sedang menuju menjadi Kota Metropolitan Bandung Raya, seperti tertuang dalam rencana dari Provinsi Jawa Barat mengenai konsep GBM ( Greater Bandung Metropolitan)yang rencananya akan segera terwujud pada tahun 2010.

Namun hal itu hanya baru menjadi mimpi belaka sesuai dengan teori Kebijakan Publik masih berupa cetak biru saja dan masih tersimpan rapi di dalam laci.

Padahal sesuai amanat UU tersebut selambat lambatnya 3(tiga) tahun sejak UU ini diundangkan harus segera dilaksanakan. Pelaksanaan dari konsep GBM menemui banyak faktor yang menjadi penghambat diantaranya political will dari Pemerintah pusat, DPRRI dan DPRD Provinsi masih belum optimal, dan banyak faktor lainnya yang akan diuraikan berikutnya. Tuntutan akan kebutuhan segera diwujudkannya kawasan Metropolitan ini akan di uraikan secara empirik berikut ini.

Dinamika pembangunan saat ini khususnya di kawasan Metropolitan Bandung raya ( Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan kota Cimahi/ BaBaRanSuci), ditunjukkan dengan semakin intensifnya perkembangan pemanfaatan ruang. Kondisi ini berimplikasi pada tidak terkendalinya penataan ruang dan pemanfaatan ruang atau timbulnya penyimpangan ( deviasi) terhadap arahan atau rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Selain itu dengan perkembangan kegiatan yang begitu pesat memberikan pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya penurunan tingkat pelayanan infrastruktur serta terjadi tekanan terhadap kualitas lingkungan. Dalam bidang penataan ruang kota yang tidak terkoordinasi dengan baik akan menimbulkan masalah lain yaitu, pendirian bangunan yang tidak berwawasan lingkungan, contohnya di Kawasan Bandung Utara ( KBU), jaringan transportasi darat yang semrawut, masalah sampah dan kiriman air  dari arah utara maupun selatan yang mengakibatkan banjir cileuncang.

Fakta-fakta lain menunjukkan telah terjadi deviasi rencana tata ruang di Kawasan Metropolitan Bandung Raya dalam angka yang signifikan, (berdasarkan data dari Bappeda Prov jawa Barat rata rata sebesar 33%), terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, terjadinya pelanggaran zonasi di kawasan perkotaan.

Di dalam kawasan perkotaan, penyimpangan rencana tata ruang kota dapat dilihat dari pengembangan di kawasan Bandung Utara sebagai kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan pemukiman berubah menjadi kawasan komersil, yang akan berakibat terhadap perubahan struktur kota, yang akan melanirkan permasalahan-permasalahan kota yang tidak diharapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2015 diketahui terdapat penyimpangan (deviasi) rencana, khususnya di Kawasan Metroplotan Bandung Raya sebesar 50%, terdiri dari 35% tidak sesuai dan 15% kurang sesuai, ( berdasarkan wawancara dengan aparat Bappeda di beberapa kabupaten/kota di Kawasan Metropolitan Bandung raya/bidang sarana dan prasarana).

Gambaran deviasi atau penyimpangan pemanfaatan ruang perkotaan di Kawasan Metropolitan Bandung Raya secara kuantitatif dapat di lihat pada tabel di bawah ini:
No    Kabupaten/Kota    Rencana Kawasan Lindung dan RTH    Existing Kawasan lindung dan RTH
1.    Kota Bandung    30%    9,2%
2.    Kabupaten Bandung    45%    14%
3.    Kabupaten Bandung Barat    40%    22%
4.    Kabupaten Sumedang    49%    30%
5.    Kota Cimahi    40%    20%


Oleh : DR. Dedy Panji Santosa,M.Si.

Penulis Dewan Redaksi Sinar Pagi News.Com

,

Komentar Anda

BACA JUGA
Nasional | Sabtu, 19 September 2020 | 06:12 WIB
Nasional | Kamis, 17 September 2020 | 08:45 WIB