Selasa, 19 Januari 2021 | 23:15 WIB

Fisip Unila Gelar Webinar "Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme"

Selasa, 24 November 2020 | 22:36 WIB - Chairul Ichsan

Lampung, – Peran strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap dibutuhkan negara ini untuk membantu dan mendukung aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas aksi terorisme di Tanah Air.

Academics TV berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Lampung (Fisip Unila) gelar webinar bertemakan “Mendudukkan TNI dalam Upaya Penanggulangan Terorisme” yang dilakukan melalui Zoom Meeting dan Live Streaming YouTube Academics TV pada hari ini Selasa, (24/11/2020).

Seminar ini membahas rancangan Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, kerjasama antara Fisip Unila dan Academics TV.

Para Pembicara antara lain Ketua Komnas HAM Prof. Ahmad Taufan Damanik, Pakar Hukum pidana Unil Dr. Ahmad Irzal, Pakara Politik Unila Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, Pakar Politik Pemerintahan Himawan Indrajat, S.IP. M.Si.

Para peserta webinar dari mahasiswa, dosen, media, juga masyarakat umum, Sebanyak 100 peserta mengikuti webinar melalui Zoom Meeting tersebut dan yang lainnya mengikuti webinar melalui live streaming YouTube Academics TV.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan tersebut dituliskan dalam sebuah rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020 silam, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) pada Selasa (24/11/2020).

Dikatakan Beka Ulung, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga, pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka, Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM tutur Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

"Komnas HAM pun menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No.5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI," pungkas Beka Ulung.

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah SH. MH. Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan, dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara," ujar Ahmad Irzal.

Dalam kaitan ini Ahmad Irzal menegaskan, jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad Irzal mengingatkan, TNI bukan aparat penegak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan tersebut Dr. Robi Cahyadi Kurniawan S.IP. MA, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya, dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasilan penanganan aparat penegak hukum dan pemerintah.

"Menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme," tutur Robi.

Robi menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

Himawan Indrajat S.IP. M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan, perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM," ucap Himawan.

"Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari," Ungkap Himawan. (Guffe).

Komentar Anda

BACA JUGA
Nasional | Jumat, 15 Januari 2021 | 18:20 WIB
Ekonomi | Kamis, 14 Januari 2021 | 21:11 WIB
Nasional | Kamis, 14 Januari 2021 | 20:50 WIB
Nasional | Kamis, 14 Januari 2021 | 11:27 WIB