Kamis, 14 November 2019 | 17:59 WIB

Tantadatangi Nota Kesepahaman, Polres Tegal Bangun Kerjasama Dengan BPS Tegal

Selasa, 8 Oktober 2019 | 07:50 WIB - Ahmad Wahidin

TEGAL - Pengelolaan data dan informasi Polres Tegal jalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mewujudkan situsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Tegal, Senin, (7/10).

Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto, S.I.K., M.H membuka acara penandatangan nota kesepahaman antara Polres Tegal dengan Badan Pusat Statistik. Dalam sambutannya Kapolres Tegal mengatakan kita sudah melakukan beberapa penyusunan tujuannya untuk meningkatkan kijnerja.

“Salah satu item yang harus di upgrade adalah kepuasan pelayanan masyarakat, kedepan kita bisa mengetahui setiap hari kepuasan pelayanan yang diberikan Polres Tegal semakin baik.” ucap Kapolres Tegal.

Harapannya masyarakat Kabupaten Tegal dapat terlayani, Bhabinkamtibmas pun dalam menyampaikan data kepada warga binaannya dapat terverifikasi sumbernya. Data apa saja yang menjadi bahasan?

Polres Tegal dan BPS berkomitmen dalam menyajikan data mulai dari data jumlah penduduk, pendataan terkait pengelolaan dana desa dan bantuan kepada masyarakat miskin. Namun hal ini ada beberapa kriteria yang disajikan sesuai kebutuhan dan berdasar pada Undang Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Di Kabupaten Tegal sendiri terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.  

Nota Kesepahaman telah ditandatangi, merupakan selangkah lebih maju dalam membangun sinergitas Polres Tegal bersama stakeholder terkait. Kepala BPS Kabupaten Tegal Ir. Jamaludin, M.M menyambut baik dalam kegiatan ini, dirinya mengapresiasi langkah – langkah yang dilakukan Polres Tegal dalam mewujudkan WBK dan WBBM.

“Aspek data yang kita butuhkan sangat komplek, kita mengucapkan terimakaih kepada Pak Kapolres yang telah menjalin kerjasama ini. Data dari Kepolisian akan kita olah yang nantinya bisa dipadukan dangan kebutuhan dari BPS.” Tutup Kepala BPS Kabupaten Tegal.

Menurut jenisnya data terbagi menjadi dua meliputi data dasar dan data sektoral. Dari kebutuhan data situasi kamtibmas memang masih kurang, sehingga BPS akan meminta data kamtibmas di Polres Tegal untuk diintregasikan dengan perencanaan, monitoring dan pengawasan di Kabupaten Tegal.

Fenomena masyarakat yang berkembang saat ini adalah terkait masih kurangnya tingkat kesadaran dalam pencabutan penilaian tingkat kemiskinan. Di bahas dalam penyajian data kemiskinan harus ada pernyataan atau keterangan dari warga mencabut kemiskinan. Hal ini akan mempermudah pihak BPS dalam verifikasi sehingga tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada warga miskin.

Mendasari nota kesepahaman pada tahun 2020 BPS akan mengadakan sensus jumlah penduduk. Pelaksanaan pada awal bulan serta pendataannya berbasis digital dan konfesional, bisa dilakukan melalui smartphone setiap warga atau wawancara langsung kepada perorangan bila belum verifikasi melalui smarthphone.(hid/nas).

Komentar Anda

BACA JUGA
Nasional | Senin, 11 November 2019 | 19:52 WIB
Profil | Rabu, 13 November 2019 | 06:15 WIB